ADSENSE HERE!
Buku paket kurikulum 2013 diperjualbelikan di Malang. Setiap paket yang terdiri atas 10 eksemplar buku dijual seharga Rp 225 ribu. Buku paket yang dicetak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini hanya diperdagangkan di sebuah toko yang ditunjuk Dinas Pendidikan Kota Malang. "Buku ini seharusnya gratis, cetak buku dibiayai negara," kata anggota Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Malang, Suefendi, Jumat, 15 November 2013.
Lembaga itu menilai penjualan buku paket tersebut merupakan suatu pelanggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks, buku tersebut tidak diperjualbelikan.
Seluruh buku tersebut bertuliskan "Milik Negara tidak diperjualbelikan". Namun, kenyataannya seluruh siswa, mulai sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, diminta membeli buku paket kurikulum 2013 itu lantaran Dinas Pendidikan Kota Malang mewajibkan seluruh sekolah menerapkan sistem pembelajaran dengan kurikulum 2013.
Sesuai keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kurikulum 2013 hanya diterapkan atau diujicobakan di sejumlah sekolah. Sekolah yang ditunjuk di Kota Malang meliputi 12 sekolah dasar, enam sekolah menengah pertama, 9 sekolah menengah atas, dan 12 sekolah menengah kejuruan. Namun, Dinas Pendidikan Kota Malang meminta seluruh sekolah wajib menerapkan kurikulum pendidikan 2013.
Total di Malang terdapat 198 SD/MI, 32 SMP/MTs, 13 SMA/MA, dan 13 SMK. Jika setiap sekolah memiliki 100 siswa dan membeli buku paket seharga Rp 225 ribu, total kerugian keuangan negara mencapai lebih dari Rp 5 miliar. Untuk itu, pihak yang terlibat penjualan buku paket bisa dihukum atau dijatuhi sanksi berat.
Forum Pendikan Malang menuntut Wali Kota Malang Mochammad Anton menghentikan praktek jual-beli buku paket tersebut. Selain itu, Forum mendesak penjatuhan sanksi kepada pejabat Dinas Pendidikan Kota Malang yang terlibat praktek jual-beli buku. Sebab, sejumlah pejabat diduga ikut terlibat praktek jual-beli buku paket yang seharusnya dibagikan secara gratis. "Dinas Pendidikan bertanggung jawab (atas) praktek jual-beli buku paket," kata perwakilan Forum.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Malang, Jupri, menyangkal pihaknya mewajibkan pembelian buku paket. Sebab, buku paket dibagikan secara gratis ke sekolah yang ditunjuk. "Tak ada jual-beli buku," katanya.
Di luar 30 sekolah yang telah ditunjuk, kata dia, tak ada kewajiban menerapkan kurikulum 2013. Seluruh pengajar telah mengikuti pelatihan khusus dan mendapat pengawasan untuk menerapkan kurikulum baru. Menurutnya, kurikulum 2013 diselenggarakan terbatas di sejumlah sekolah unggulan untuk menjadi percontohan. Tak hanya itu, Dinas Pendidikan Malang juga menyalurkan buku paket untuk seluruh materi pelajaran yang diajarkan. Selain itu, siswa juga bisa mengunduh buku elektronik secara gratis. Buku elektronik disediakan di laman www.bse.kemdikbud.go.id
Tiga Sumber Pembiayaan Kurikulum 2013
RELATED NEWS
Pelatihan Guru Kurikulum Mandiri Maksimal Oktober
Kurikulum 2013 Tidak Pas untuk SD
Muat Kata-kata Kasar, Desak Buku Bahasa Indonesia SMP Ditarik
57 Persen Remaja Berhubungan Seks
Isi Buku Kurikulum 2013 Bermasalah
Kurikulum 2013 Terkendala Pengadaan Buku
Wapres Harap Seni Tradisi Masuk Kurikulum Sekolah
Isi Tak Layak, Buku Kurikulum 2013 Direvisi
Pelaksana Kurikulum Baru Secara Mandiri Mulai Berguguran
JAKARTA - Mulai semester pertama Juli tahun depan, pembiayaan Kurikulum 2013 akan didanai melalui tiga sumber, yakni Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pusat, bantuan operasional sekolah (BOS), dan dana alokasi khusus (DAK). Pos-pos anggaran itu akan difokuskan untuk penggandaan buku dan pelatihan guru.
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim mengatakan, kementerian akan mengeluarkan surat edaran terkait pembiayaan Kurikulum 2013. Ke depan, kata dia, pelaksanaan pembiayaan Kurikulum 2013 tidak hanya dari DIPA pusat seperti saat ini.
"Semester satu tahun depan bulan Juli digunakan dana BOS, sedangkan dana DAK digunakan untuk semester dua mulai Januari," katanya di Kemdikbud, Jakarta, Senin (11/11).
Musliar mengatakan, untuk penggandaan buku akan menggunakan dana BOS dan sebagian dari DAK. "Kalau BOS kurang akan ditransfer dari pusat dari DIPA untuk tambahan BOS Buku," katanya.
Dijelaskan Musliar, saat ini dana BOS SD dan SMP sebanyak Rp 580 ribu dan Rp 710 ribu, jika digunakan untuk membeli buku mencapai Rp 70 ribu, sedangkan BOS SMA cukup besar yaitu Rp 1 juta.
"Kita transfer lebih kurang Rp 800 miliar untuk beli buku khusus buku SD dan SMP, yang bosnya kecil, tetapi kalau SMA kan BOS-nya besar," ujarnya.
Sementara untuk pelatihan guru, sebagian besar akan menggunakan dana dari DIPA pusat. Namun, daerah juga diharapkan berpartisipasi seperti di Provinsi Jawa Timur, biaya pelatihan guru 50 persen ditanggung pemerintah pusat, 30 persen pemerintah provinvsi, dan 20 persen ditanggung pemerintah kabupaten atau kota.
"Banyak daerah-daerah di tahun ini saja melaksanakan sendiri tanpa diminta, tapi dalam edaran ini betul-betul kita minta dan kita arahkan bahwa buku diadakan melalui tiga sumber tadi," katanya.
Musliar menambahkan, saat ini sebagian kabupaten kota telah menerapkan Kurikulum 2013 secara mandiri dari segi biaya pelatihan guru maupun pengadaan buku. "Semuanya hampir 800 sekolah menerapkan mandiri," katanya.(fat/jpnn)
sumber ;
http://www.jpnn.com/read/2013/11/11/200318/Tiga-Sumber-Pembiayaan-Kurikulum-2013-
Lembaga itu menilai penjualan buku paket tersebut merupakan suatu pelanggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks, buku tersebut tidak diperjualbelikan.
Seluruh buku tersebut bertuliskan "Milik Negara tidak diperjualbelikan". Namun, kenyataannya seluruh siswa, mulai sekolah dasar hingga sekolah menengah atas, diminta membeli buku paket kurikulum 2013 itu lantaran Dinas Pendidikan Kota Malang mewajibkan seluruh sekolah menerapkan sistem pembelajaran dengan kurikulum 2013.
Sesuai keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kurikulum 2013 hanya diterapkan atau diujicobakan di sejumlah sekolah. Sekolah yang ditunjuk di Kota Malang meliputi 12 sekolah dasar, enam sekolah menengah pertama, 9 sekolah menengah atas, dan 12 sekolah menengah kejuruan. Namun, Dinas Pendidikan Kota Malang meminta seluruh sekolah wajib menerapkan kurikulum pendidikan 2013.
Total di Malang terdapat 198 SD/MI, 32 SMP/MTs, 13 SMA/MA, dan 13 SMK. Jika setiap sekolah memiliki 100 siswa dan membeli buku paket seharga Rp 225 ribu, total kerugian keuangan negara mencapai lebih dari Rp 5 miliar. Untuk itu, pihak yang terlibat penjualan buku paket bisa dihukum atau dijatuhi sanksi berat.
Forum Pendikan Malang menuntut Wali Kota Malang Mochammad Anton menghentikan praktek jual-beli buku paket tersebut. Selain itu, Forum mendesak penjatuhan sanksi kepada pejabat Dinas Pendidikan Kota Malang yang terlibat praktek jual-beli buku. Sebab, sejumlah pejabat diduga ikut terlibat praktek jual-beli buku paket yang seharusnya dibagikan secara gratis. "Dinas Pendidikan bertanggung jawab (atas) praktek jual-beli buku paket," kata perwakilan Forum.
Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Malang, Jupri, menyangkal pihaknya mewajibkan pembelian buku paket. Sebab, buku paket dibagikan secara gratis ke sekolah yang ditunjuk. "Tak ada jual-beli buku," katanya.
Di luar 30 sekolah yang telah ditunjuk, kata dia, tak ada kewajiban menerapkan kurikulum 2013. Seluruh pengajar telah mengikuti pelatihan khusus dan mendapat pengawasan untuk menerapkan kurikulum baru. Menurutnya, kurikulum 2013 diselenggarakan terbatas di sejumlah sekolah unggulan untuk menjadi percontohan. Tak hanya itu, Dinas Pendidikan Malang juga menyalurkan buku paket untuk seluruh materi pelajaran yang diajarkan. Selain itu, siswa juga bisa mengunduh buku elektronik secara gratis. Buku elektronik disediakan di laman www.bse.kemdikbud.go.id
Tiga Sumber Pembiayaan Kurikulum 2013
RELATED NEWS
Pelatihan Guru Kurikulum Mandiri Maksimal Oktober
Kurikulum 2013 Tidak Pas untuk SD
Muat Kata-kata Kasar, Desak Buku Bahasa Indonesia SMP Ditarik
57 Persen Remaja Berhubungan Seks
Isi Buku Kurikulum 2013 Bermasalah
Kurikulum 2013 Terkendala Pengadaan Buku
Wapres Harap Seni Tradisi Masuk Kurikulum Sekolah
Isi Tak Layak, Buku Kurikulum 2013 Direvisi
Pelaksana Kurikulum Baru Secara Mandiri Mulai Berguguran
JAKARTA - Mulai semester pertama Juli tahun depan, pembiayaan Kurikulum 2013 akan didanai melalui tiga sumber, yakni Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pusat, bantuan operasional sekolah (BOS), dan dana alokasi khusus (DAK). Pos-pos anggaran itu akan difokuskan untuk penggandaan buku dan pelatihan guru.
Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan Musliar Kasim mengatakan, kementerian akan mengeluarkan surat edaran terkait pembiayaan Kurikulum 2013. Ke depan, kata dia, pelaksanaan pembiayaan Kurikulum 2013 tidak hanya dari DIPA pusat seperti saat ini.
"Semester satu tahun depan bulan Juli digunakan dana BOS, sedangkan dana DAK digunakan untuk semester dua mulai Januari," katanya di Kemdikbud, Jakarta, Senin (11/11).
Musliar mengatakan, untuk penggandaan buku akan menggunakan dana BOS dan sebagian dari DAK. "Kalau BOS kurang akan ditransfer dari pusat dari DIPA untuk tambahan BOS Buku," katanya.
Dijelaskan Musliar, saat ini dana BOS SD dan SMP sebanyak Rp 580 ribu dan Rp 710 ribu, jika digunakan untuk membeli buku mencapai Rp 70 ribu, sedangkan BOS SMA cukup besar yaitu Rp 1 juta.
"Kita transfer lebih kurang Rp 800 miliar untuk beli buku khusus buku SD dan SMP, yang bosnya kecil, tetapi kalau SMA kan BOS-nya besar," ujarnya.
Sementara untuk pelatihan guru, sebagian besar akan menggunakan dana dari DIPA pusat. Namun, daerah juga diharapkan berpartisipasi seperti di Provinsi Jawa Timur, biaya pelatihan guru 50 persen ditanggung pemerintah pusat, 30 persen pemerintah provinvsi, dan 20 persen ditanggung pemerintah kabupaten atau kota.
"Banyak daerah-daerah di tahun ini saja melaksanakan sendiri tanpa diminta, tapi dalam edaran ini betul-betul kita minta dan kita arahkan bahwa buku diadakan melalui tiga sumber tadi," katanya.
Musliar menambahkan, saat ini sebagian kabupaten kota telah menerapkan Kurikulum 2013 secara mandiri dari segi biaya pelatihan guru maupun pengadaan buku. "Semuanya hampir 800 sekolah menerapkan mandiri," katanya.(fat/jpnn)
sumber ;
http://www.jpnn.com/read/2013/11/11/200318/Tiga-Sumber-Pembiayaan-Kurikulum-2013-
ADSENSE HERE!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar